Flash News

Web FPI.or.id Tidak Bisa Diakses, Tanya Kenapa?

Situs Front Pembela Islam atau FPI tidak bisa diakses, begitu juga dengan akun media sosialnya. Saat mengetikkan alamat fpi.or.id,...

Written by Editorial · 1 min read >
web fpi or id

Situs Front Pembela Islam atau FPI tidak bisa diakses, begitu juga dengan akun media sosialnya. Saat mengetikkan alamat fpi.or.id, situs tersebut tidak bisa menampilkan halaman website.

Hingga kini belum diketahui penyebab diblokirnya situs tersebut. Apakah karena kemungkinan server mengalami down atau yang lainnya. Menurut keterangan halaman “this siter can’t be reached”, situs tidak dapat dijangkau atau diakses. Halaman dengan latar belakang putih tersebut juga menunjukkan keterangan bahwa:

“fpi.or.id’s server DNS address could not be found.”

Pesan layar browser

Izin FPI di Kementrian Dalam Negeri

Izin FPI sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar di Kementrian Dalam Negeri berakhir bulan Juni 2019. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kementrian Dalam Negeri Lutfi, telah membenarkan bahwa izin FPI telah berakhir. “Iya, izin FPI Berakhir bulan Juni,” ungkap Lutfi melalui pesan teks pada Tempo bulan Mei 2019.

Menurut Lutfi, FPI tidak lagi terdaftar dalam Kementrian Dalam Negeri dan tidak berhak mendapatkan layanan dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa telah ada aturan mengenai hak dan kewajiban dari ormas.

Lihat juga: LBH Surabaya Nurani.or.id

Perpanjangan izin dari ormas FPI sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian telah mengakui bahwa tidak bisa menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT dikarenakan belum mendapat rekomendasi dari Kementrian agama.

Organisasi yang didirikan Rizieq Shihab ini sedang memperpanjang perizinan agar tetap bisa melakukan kegiatan. Namun pihak pemerintah belum memperpanjang izin tersebut dikarenakan FPI belum memenuhi beberapa syarat.

Syarat yang pertama adalah mengenai surat permohonan FPI yang belum dibubuhi nomor dan perihal. Kemudian mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari FPI belum memuat tentang mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal. Anggaran Dasar beserta Anggaran Rumah Tangga tersebut juga belum ditandatangani oleh pengurus.

Selain itu, FPI juga belum memberikan surat pernyataan mengenai kesanggupan melaporkan setiap kegiatan. Surat pernyataan bahwa nama, simbol, lambang bendera dan atribut juga bukan milik pihak lain dan pemerintah juga belum dibuat. Syarat terakhir adalah FPI belum memenuhi syarat mengenai rekomendasi dari Kementrian Agama.

Jadi, perpanjangan izin dari FPI tersebut terhambat oleh persoalan administrasi. Namun, semua dokumen telah dikembalikan kepada FPI untuk dapat diperbaiki. Sehingga SKT dapat dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri, jika persyaratan telah dipenuhi secara keseluruhan.

Saat ini, untuk melihat aktivitas dan berita terbaru dari Front Pembela Islam, Anda dapat mengakses alamat web FPI di FPI-online.

Cek Domain Dengan Whois

Mengecek domain atau website dapat menggunakan Whois. Namun, untuk nama domain Indonesia seperti .id dan ekstensi turunannya tidak dapat menggunakan layanan Whois biasa.

Meskipun beberapa penjual nama domain telah mendukung pengecekan domain dengan ekstensi .id, akan tetapi hasilnya kurang akurat bahkan error. Jadi, sebaiknya melakukan Whois langsung ke Pengelola Nama Domain Indonesia atau PANDI yang bertugas mengatur perdomainan di Indonesia.

Cara menggunakan Whois mudah, cukup mengunjungi halaman Whois milik Pengelola Nama Domain Indonesia atau PANDI. Kemudian isikan nama domain, pada sisi sebelah kanan pilih estensinya. Ekstensi tersebut diantaranya .id, co.id, or.id, ac.id, web.id, my.id, biz.id, net.id, sch.id, desa.id dan mil.id. Lalu selesaikan CAPTCHA dan jangan lupa untuk mengklik Whois.

Jika Whois telah terdaftar, maka akan muncul data Whois beserta data dari pemiliknya. Untuk domain Indonesia tidak mempunyai fasilitas Whois Privacy. Hal tersebut dikarenakan tiap nama domain yang didaftarkan harus menggunakan kartu identitas dari pemilik. Misalnya saja, KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan bahwa informasi sangat akurat sebagai validasinya.