Flash News

Ini Peraturan Menteri Agama Terbaru tentang Pengurus Masjid

Menteri Agama telah memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurus untuk masjid. Hal itu tertuang dalam Peraturan No. 54 tahun...

Written by Editorial · 1 min read >
gedung kementrian urusan agama

Menteri Agama telah memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurus untuk masjid. Hal itu tertuang dalam Peraturan No. 54 tahun 2006. Di dalam peraturan tersebut, Anda dapat dengan jelas melihat pengurus masjid terdiri atas siapa saja dan sebagainya. Adapun yang tertuang di dalam peraturan tersebut, bisa Anda lihat di bawah ini sebagaimana dikutip Hasana.id.

Berikut Pengurus Masjid yang Ditetapkan oleh Menteri Agama

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) 

Urutan BKM dari atas ke bawah yaitu:

  • BKM Pusat
  • BKM Provinsi
  • BKM Kota/Kabupaten
  • BKM Kecamatan
  • BKM Kelurahan/Desa

Berdasarkan Pasal 8

Pada pasal 8, disebutkan bahwa:

a. Pengangkatan Pengurus BKM pada bagian pusat diberhentikan dan dilantik oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.

b. BKM Pusat sendiri terdiri atas:

  • Ketua
  • Wakil ketua
  • Pengawas umum
  • Pembina
  • Pengawas keuangan
  • Pengawas administrasi
  • Sekretaris dan wakilnya
  • Bendahara dan wakilnya

c. Sedangkan bidang-bidang pada BKM terdiri dari:

  • Idarah (manajemen)
  • Imarah (kemakmuran)
  • Riayah (pemeliharaan)
  • Advokasi (bidang bantuan hukum), dan anggota bidang sesuai dengan yang dibutuhkan.

d. Sekretariat Jenderal Departemen Agama dikarenakan jabatan yang dimilikinya, dilantik sebagai pengawas bagian administrasi.

e. Inspektur Jenderal yang berada di Departemen Agama dikarenakan jabatannya, inspektur tersebut diangkat menjadi pengawas bagian umum.

f. Ketua diangkat dari Direktur Jenderal dikarenakan jabatan yang dimilikinya.

g. BMN dan Kepala Biro Keuangan yang ada di Departemen Agama dilantik sebagai pengawas bagian keuangan dikarenakan jabatannya.

h. Menteri dilantik sebagai Pembina BKM Pusat dikarenakan jabatan yang dimiliki.

i. Sekretaris dilantik dari Kasubdit Kemasjidan dikarenakan jabatan yang dimiliki.

j. Ketua harian diangkat dari direktur karena jabatan yang dimiliki.

k. Bendahara, wakil sekretaris, ketua bidang, wakil bendahara, wakil sekretaris dan para anggota dilantik dari para pejabat yang berada di lingkungan unit kerja terkait dan Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Pasal ke-9 

Pada pasal ke-9 disebutkan bahwa:

  • Pengurus BKM Provinsi dilantik dan diberhentikan dari tugasnya oleh Direktur Jenderal berdasarkan pada usulan Kepala Kantor Wilayah.
  • Pengurus BKM Provinsi sendiri terdiri atas Ketua Harian, Ketua, Bendahara, Sekretaris, imarah, idarah, advokasi, riayah dan anggota-anggota sesuai yang dibutuhkan.
  • Ketua Harian dilantik dari Kepala Bidang dalam urusan tentang urusan agama Islam.
  • Anggota dan ketua Bidang dilantik dari para pejabat yang ada di lingkungan instansi terkait dan kanwil.
  • Bendahara di BKM Provinsi dijabat oleh seseorang yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Seksi yang ada di Bidang Urusan Agama Islam.

Pengurus masjid yang ditetapkan oleh keputusan menteri di antaranya mulai dari BKM yang berada di kelurahan atau desa sampai dengan BKM Pusat yang berkedudukan di daerah Jakarta. Anda bisa melihat bahwa dari peraturan tersebut, Menteri Agama sangat memperhatikan pengurus masjid. Hal itu tertuang dalam Bab IV mulai dari Pasal 7 dan seterusnya.