Flash News

Ini Contoh Implementasi Tax Avoidance yang Umum di Indonesia

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu upaya untuk menekan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik...

Written by Editorial · 1 min read >
ilustrasi penagihan pajak

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu upaya untuk menekan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik pribadi maupun badan. Beberapa ahli berpendapat bahwa tax avoidance merupakan hal yang legal karena tidak melanggar ketentuan dalam perpajakan.

Di Indonesia, tax avoidance telah banyak dipraktekkan oleh perusahaan. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk menghindari pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku. Lantas, seperti apa implementasi penghindaran pajak yang berlaku di Indonesia? Temukan jawabannya lewat ulasan dari Konsultan Pajak Jakarta berikut ini!

Tujuan Tax Avoidance

Sebelum membahas tentang skema yang umum digunakan untuk menghindari pajak, ada baiknya jika Anda mengetahui tujuan dari tax avoidance itu sendiri. Mengapa wajib pajak, baik individu maupun badan berupaya untuk meminimalkan besaran pajak yang dibebankan?

Pajak merupakan pungutan atau potongan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Bagi sebagian orang, beban pajak menjadi sangat besar sehingga dirasa memberatkan pribadi maupun perusahaan. Tidak heran jika penghindaran pajak dilakukan untuk menekan besaran pajak hingga batas minimal.

Meskipun tax avoidance dianggap legal, cara yang dilakukan bertentangan dengan tujuan dari pembuat Undang-Undang. Pasalnya, penghindaran pajak hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Tentu saja pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak. Dengan meminimalkan jumlah pajak, individu maupun badan usaha akan menerima keuntungan yang lebih besar. Namun di sisi lain, strategi tersebut menimbulkan kerugian bagi pemerintah karena berkurangnya penerimaan pajak.

Skema Tax Avoidance di Indonesia

Seperti apa cara menghindari pajak yang kerap dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia? Terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Berikut ini sejumlah skema yang bisa digunakan:

  • Distribusi Beban Pajak

Pajak kendaraan bermotor bersifat progresif, yang berarti pajak untuk mobil kedua lebih mahal daripada mobil pertama dan seterusnya. Untuk mengurangi beban, Anda bisa mendistribusikan beban pajak kepada orang lain.

Strategi ini cukup efektif untuk meminimalkan beban pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar. Selain itu, cara ini juga legal dan tidak melanggar hukum.

  • Memanfaatkan Tax Deduction

Tax deduction atau pengurangan pajak adalah pengurangan yang diperbolehkan dan diatur dalam UU Perpajakan. Ketentuan pengurangan tersebut telah di atur dan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Sebagai contoh, ketika perusahaan dapat memprediksi bahwa jumlah pajak yang akan ditanggung cukup besar, maka jumlah tersebut dapat dikurangi dengan menekan biaya yang masih bisa dikurangi seperti biaya pengembangan atau perbaikan kantor.

  • Memilih Bentuk Usaha

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak secara legal adalah dengan memilih bentuk usaha yang tepat. Perseroan Terbatas mendapatkan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan firma atau badan usaha perseorangan.

  • Memilih Lokasi Perusahaan

Lokasi menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pemerintah memberikan subsidi atau insentif pajak untuk daerah tertentu. Insentif tersebut meliputi kompensasi kerugian, penyusutan, hingga pembebasan pajak.

  • Memilih Metode Akuntansi

Metode yang digunakan untuk penilaian persediaan berpengaruh pada jumlah pajak. Misalnya, metode rata-rata yang diterapkan untuk penilaian persediaan ketika inflasi tinggi akan berimbas pada harga penjualan yang tinggi. Dengan demikian, penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah.

Sementara itu, metode penyusutan dapat digunakan ketika perusahaan memprediksi bahwa laba akan diterima dalam jumlah besar. Dengan menggunakan penyusutan saldo menurun, jumlah pajak dapat dikurangi.

Tax avoidance sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak memang legal dan tidak melanggar hukum. Meskipun demikian, cara yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang dan dapat merugikan pemerintah.