Author Archives: admin
Pemangkasan Anggaran KPK, Upaya Pengebirian Independensi KPK
Sejak terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2003, agenda pemberantasan korupsi tidak henti-hentinya mengalami gangguan dan rintangan secara disengaja dari berbagai penjuru. Upaya dan rekayasa sistematis terus dilakukan untuk melemahkan… Read more
Best Practice Pelayanan Perizinan Usaha di Era Otonomi Daerah (2009)
Sepuluh tahun otonomi daerah menjadi momen penting untuk mengetahui apa saja yang telah dicapai bangsa ini dalam melaksanakannya. Sesuai dengan fakta bahwa pemberian otonomi oleh beberapa daerah ditanggapi dengan semangat… Read more
Proyeksi MTI “Pemerintahan Baru dan Good Governance”
PROYEKSI MTI “PEMERINTAHAN BARU DAN GOOD GOVERNANCE” dalam rangka PERINGATAN 11 TAHUN MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA (MTI) Sekaligus menyambut Kabinet Indonesia Bersatu II Jakarta, 26 Oktober 2009 Yth. Tamu undangan partners… Read more
Birokrasi Indonesia: Sebuah Kemelut Netralitas
Oleh Agung Hendarto (1) Di Indonesia atau kebanyakan negara-negara berkembang di Asia, baik karena kelemahan kelas menengah yang produktif, atau karena preferensi ideologis kanan maupun golongan kiri,
Konstitusi, Cermin Kedewasan Bernegara
Oleh Ida S Harahap Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Di tahun 2007, wacana perubahan V pun bergulir. Awalnya, jumlah minimum 1/3 dari jumlah anggota… Read more
Pendekatan Budaya Dalam Pemberantasan Korupsi
Ole Adib Achmadi Semakin disadari bahwa pendekatan formal konvensional selama ini belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah korupsi. Usaha-usaha itu meski sudah dilakukan sejak lama,
Menyelesaikan Kasus Soeharto: To Forgive But Not to Forget
Seorang tokoh ekonomi dan politik terkemuka, Karl Gunnar Myrdal (1898-1987), pernah menilai negara kita sebagai soft state, yaitu negara yang pemerintah dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang jelas,
Sistem Deregulasi Nasional
Maraknya pro-kontra amendemen kelima menutup telinga atas sebuah realitas sistem regulasi Indonesia. Konteks politik jelas terlihat dalam upaya meloloskan amendemen kelima.
Netralitas Birokrasi
Administrasi negara tidak banyak mendapat perhatian di negara ini. Namun, reformasi birokrasi menjadi salah satu tawaran dalam pembenahan sistem penyelenggaraan negara.
