Editorial
PEMERINTAHAN BARU DAN GOOD GOVERNANCE
PROYEKSI MTI: “PEMERINTAHAN BARU DAN GOOD GOVERNANCE” dalam rangka PERINGATAN 11 TAHUN
MTI, Sekaligus menyambut Kabinet Indonesia Bersatu II ...selengkapnya
indekIndeks
Kolom
indekIndeks
Tokoh
Amien Sunaryadi
Amien-SunaryadiBenalu di Birokrasi Harus Disingkirkan
Paling sering dibaca
Statistik web
Month: 527
Visitor: 556697
Online 24
Pojok
Anda adalah apa diri Anda sekarang karena ingin menjadi seperti itulah Anda. Kalau Anda benar-benar ingin menjadi berbeda, Anda harus berada dalam proses perubahan sekarang juga. (Fred Smith).
Headline
Kunjungan Siswa Sekolah Menengah Atas ke MTI
Jakarta, 04 Februari 2010

Pada tanggal 19 Januari 2010 lalu, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) bersama guru PKN dan siswanya yang berasal dari SMA se Jakarta utara telah melakukan kunjungan lapangan ke Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). 

 

...selengkapnya
Komisi III DPR Minta Masukan
Jakarta, 04 Februari 2010
Komisi III sering kecewa dengan nama-nama calon hakim agung yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan karena kualitas dan integritas mereka jauh dari harapan masyarakat. ...selengkapnya
Program 100 Hari Tidak Menjawab Persoalan
Jakarta, 04 Februari 2010
”Program sulit terukur, lebih cenderung untuk pencitraan. Sosialisasi program kepada masyarakat juga tidak optimal karena muncul isu, seperti Bibit-Chandra dan Bank Century. Energi pemerintah jadi terfokus pada bagaimana menanggapi isu itu,” kata Akbar. ...selengkapnya
DPD Diminta Desak Kemendagri Larang Pejabat Daerah Terima Honor
Jakarta, 03 Februari 2010
praktek pemberian honor oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu melanggar Undang-undang Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. ...selengkapnya
Mendagri Dukung BPD Beri Honor Kepada Kepala Daerah
Jakarta, 03 Februari 2010

upaya meminimalisir korupsi di tingkat daerah dapat dengan cara melegalkan pemberian honor oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada Kepala daerah (KDH). Legalisasi tersebut dengan memberikan fungsi baru kepada kepala daerah yakni sebagai Dewan Pembina BPD.

...selengkapnya
Dugaan Korupsi APBD Cirebon
Jakarta, 02 Februari 2010
Sebanyak 19 mantan anggota DPRD Kota Cirebon dan 4 anggota aktif menjadi tersangka dugaan penyelewengan dana APBD tahun anggaran 1999-2004 dari mata anggaran belanja barang dan jasa. praktiknya setiap orang mendapat jatah Rp 114-329 juta dan masuk ke kantong pribadi tersangka. "Kerugian negara mencapai Rp 4,9 miliar," ...selengkapnya
indekIndeks
Fokus
Keberlanjutan Pemberantasan Korupsi: Fungsi Koordinasi dan Supervisi serta Independensi KPK
KPK sebagai lembaga yang bertujuan memberantas korupsi yang semakin marak di negeri ini sedang diusik eksistensinya. Berbagai upaya dilakukan untuk melemahkan KPK, salah satunya dengan mengamputasi peran KPK secara terselubung. ...selengkapnya
indekIndeks
What's New
Peran Pemda Purbalingga Dalam Menciptakan Iklim Investasi Sebagai Penggerak Pembangunan Daerah

Korelasi antara otonomi daerah dengan percepatan pembangunan di daerah saat ini belum mencapai titik yang ideal. Kenapa demikian?

...selengkapnya