Maraknya Gerakan Prokorupsi

(Tanggapan atas Tulisan Amir Syamsuddin: Benarkah KPK Tidak Pernah Bersalah?)
Menarik membaca tulisan seorang praktisi hukum senior Amir Syamsuddin  di Kompas

(Tanggapan atas Tulisan Amir Syamsuddin:
Benarkah KPK Tidak Pernah Bersalah?)

Menarik membaca tulisan seorang praktisi hukum senior Amir Syamsuddin  di Kompas, Selasa 27 Februari 2007. Penulis mempertanyakan apakah KPK tidak pernah bersalah.  Namun, setelah membaca tulisan dimaksud ternyata bukan salah atau tidaknya KPK yang dipaparkan Penulis, tetapi justeru lebih banyak mempersoalkan keberadaan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Setidaknya ada tiga catatan penting atau lebih tepatnya penerjemahan sepihak yang dilakukan penulis, yaitu korupsi sebagai extraordinary crime, keputusan hakim Tipikor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan keberadaan pengadilan Tipikor.

Extrameasure untuk Extraordinary Crime

Dinyatakan dalam tulisannya, bahwa pengadilan Tipikor bukan bagian dari keluarbiasaan, tetapi hanya merupakan bagian dari kekhususan. Konteks keluarbiasaan dalam pemberantasan korupsi menurutnya tidak berarti harus memiliki berbagai kekhususan, misalnya harus ada Penyidikan Khusus Korupsi, Penuntutan Umum Korupsi, dan Pengadilan Khusus Korupsi. Pernyataan ini seakan menafikan bagaimana sejarah terbentuknya KPK sebagai trigger mechanism dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Konsekuensi negara menetapkan korupsi sebagai extraordinary crime adalah harus adanya instrumen extrameasure. Artinya, diperlukan langkah-langkah ekstra untuk memberantas korupsi dalam bentuk sistem yang luar biasa dan berbeda dengan sistem yang telah ada. Instrumen dimaksud mencakup aspek peraturan perundang-undangan, aspek kelembagaan, maupun infrastruktur yang harus disediakan. Bentuk kongkritnya adalah adanya Undang-Undang Tipikor dan dibentuknya KPK  yang di dalam Undang-Undangnya mengamanatkan pembentukan pengadilan Tipikor.

Artinya, pengadilan Tipikor pun dibentuk menurut logika kerangka sistem yang terintegrasi dalam sistem peradilan korupsi. Logika ini didasarkan atas pemahaman, bahwa pengadilan Tipikor sebagai pintu terakhir penanganan kasus tipikor tentu harus turut memiliki semangat antikorupsi. Jika perkara tipikor yang diperiksa KPK hanya untuk diserahkan kepada pengadilan umum, maka keluarbiasaan dan kekhususan tipikor menjadi hilang. Alasannya, pengadilan Tipikor dibentuk karena pengadilan umum tidak dapat bekerja optimal dan marak dengan mafia peradilan. Belajar dari  motto pengadilan di Inggris yang menyatakan, “berikan aku hakim yang baik, meski di tanganku ada hukum yang buruk”. Hal itu sangat relevan mengingat keluarbiasaan dari sistem pemberantasan korupsi justeru akan ditemukan dalam Pengadilan Tipikor.

Bahkan, keberadaan pengadilan Tipikor harus ditunjang oleh sistem peradilan yang luar biasa dan khusus. Ketersediaan hukum acara khusus yang berbeda dengan KUHAP sangat diperlukan. Hal itu bukan berarti tidak menjunjung tinggi asas-asas dalam KUHAP, namun justeru menempatkan hukum tidak hanya sebatas pengertian formil, melainkan harus diletakkan pula di dalam konteks kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, pembentukan pengadilan Tipikor harus diletakkan di dalam usaha bersama untuk membentuk sistem peradilan pidana secara terintegrasi.

Menghakimi Hakim Tipikor

Saat ini, setiap elemen negara seharusnya bergerak bersama di dalam usaha pemberantasan korupsi. Tak luput, para penegak hukum. Pengadilan adalah salah satu institusi penegak hukum di Indonesia. Demikian halnya pengadilan Tipikor, yang eksistensinya semakin ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Terlepas dasar hukum pembentukannya yang masih perlu dibenahi, namun fungsi dan kewengannya adalah konstitusional.

Lolosnya setiap tuntutan KPK dalam pengadilan Tipikor bukan sekedar adanya prinsip kehati-hatian dari KPK di dalam mengajukan tuntutan, tetapi ditunjang oleh kecermatan pengadilan Tipikor dalam melakukan pemeriksaan setiap perkara yang ditangani. Fakta dan bukti-bukti yang ditemukan selama proses pemeriksaan di pengadilan tentu menjadi pertimbangan bagi para hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. Jika akhirnya tuntutan diterima, tentu bukan karena KPK dan pengadilan Tipikor berkonspirasi untuk menghukum orang secara sembarangan. Sebaliknya, KPK terbukti sudah mengoptimalkan fungsinya di dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Sementara pengadilan Tipikor sudah menggali kebenaran untuk membangun keyakinan majelis hakim dalam mengambil putusan. Hal itu membuktikan  bahwa KPK dan pengadilan Tipikor telah melakukan tugasnya di dalam mengadili perkara korupsi sesuai dengan pertimbangan hukum formal dan material serta memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan.

Tindakan berani dan progresif hakim Tipikor selama ini di dalam menangani kasus korupsi ternyata mendapat penilaian yang berbeda dari penulis. Penulis menilai, bahwa para hakim menjadi lebih pandai menghukum daripada mengadili termasuk mengorupsikan berbagai masalah konflik sipil, bisnis, dan administratif yang terjadi di masyarakat. Penilaian tersebut dapat dikatakan tendensius dan sebagai bentuk penghakiman hakim tipikor. Dapat dikatakan demikian, mengingat penulis tidak mengemukakan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis hanya memberikan satu data mengenai putusan pengadilan Tipikor dalam kasus penunjukan langsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Daan Dimara. Tentu saja hal itu tidak cukup dijadikan alasan penulis untuk menarik kesimpulan. Apalagi, penulis bertindak sebagai pembela salah satu pihak yang ada hubungannya dengan kasus korupsi di KPU yang besar kemungkinan menimbulkan conflict of interest.

Pengadilan Tipikor dalam Perspektif Konstitusi

Penulis tak lupa menuliskan bahwa sebuah langkah maju telah diambil oleh Tim Pembahasan RUU Pemberantasan Korupsi yang cenderung ingin meniadakan keberadaan Pengadilan Tipikor dan mengalihkan kewenangan penuntutan KPK ke kejaksaan.

Pernyataan penulis di atas cenderung meniadakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pengadilan Tipikor tidak sah secara konstitusional karena dasar hukumnya, bukan karena fungsi dan kewenangannya. Sehingga, diperlukan aturan hukum yang sesuai dengan konstitusi, yakni dengan undang-undang tersendiri mengenai pengadilan Tipikor. Artinya, putusan MK tidak dalam konteks meniadakan eksistensi pengadilan Tipikor. Konsekuensi lain dari putusan MK adalah bahwa sistem administrasi dan manajemen pengadilan Tipikor justeru harus ditata sedemikian rupa agar mendukung percepatan pemberantasan korupsi. Bukan justeru disatukan dan  disamakan dengan sistem yang selama ini kita pertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya.

Secara tegas MK pun memandatkan penataan sistem pemberantasan korupsi, dengan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan terkait, yakni UU KPK dan UU Tipikor. Tidak untuk meniadakan salah satu kewenangan KPK yang justeru memperkuat sistem peradilan korupsi. Jika meniadakan pengadilan Tipikor dan mengalihkan penuntutan tipikor pada kejaksaan dinilai sebagai langkah maju, maka dari sudut penegakan hukum hal ini tidak tepat. Apabila penulis mengabaikan putusan MK dengan sengaja, hal itu dapat diartikan mengabaikan penegakan hukum itu sendiri. Meniadakan pengadilan Tipikor dan mengamputasi kewenangan KPK merupakan bentuk lain dari memotong nadi pemberantasan korupsi.

Pekerjaan rumah penting pasca putusan MK yang harus secepatnya dilakukan oleh pemerintah dan DPR adalah menyusun RUU Pengadilan Tipikor. Sedangkan LSM, praktisi dan akademisi seharusnya memberikan masukan yang berharga bukan memunculkan kontroversi yang tidak produktif. Akhirnya, benar dan salahnya pernyataan Ketua KPK tidak serta merta dapat dijadikan alasan oleh penulis untuk menghakimi KPK, apalagi mendorong pembubaran pengadilan Tipikor.

Sumber : Oleh: Ida Syafrida Harahap
www.transparansi.or.id – 28 F
ebruari 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*