Perlu Kejujuran Bersama Menyikapi Kenaikan Harga BBM

Di tengah kondisi bangsa yang belum sepenuhnya lepas dari krisis ekonomi dan di tengah hantaman melambungnya harga minyak dunia yg begitu cepat, kita semua harus jujur dan mencari solusi bersama.

Harga minyak dunia terus melambung tinggi. Masyarakat internasional seolah tak berdaya menahan laju harga emas hitam ini. Hampir semua negara merasakan dampak dari naiknya minyak dunia, begitupun Indonesia. Di dalam negeri pro kontra terhadap kenaikan BBM cenderung semakin intensif. Beberapa  kalangan menghendaki harga BBM tidak naik karena akan mengguncang perekonomian rakyat.  Sebagian lainnya berpendapat kenaikan BBM tidak dapat ditunda lagi karena dampaknya juga akan kembali ke rakyat.  Dengan kata lain, mempertahankan harga BBM hanya akan menunda masalah yang lebih besar di kemudian hari dan rakyat pula yang akan menanggung.  Terhadap pro-kontra demikian, kita semua mesti jujur terhadap realitas yang ada.  

Pemerintah dan sebagian kalangan pro kenaikan harga BBM harus jujur pada rakyat.  Perlu dipertanyakan kembali, apakah BBM memang harus naik saat ini?  Benarkah subsidi BBM sangat membebani APBN? Apakah pencabutan subsisi BBM adalah satu-satunya solusi dalam mengamankan APBN? Apa makna APBN bagi kehidupan rakyat sehingga pemerintah dan kalangan pro-kenaikan harga BBM mendukung kenaikan harga BBM? Apa dampak terburuk bagi negara  apabila harga BBM tidak dinaikkan? Apa dampak terburuk bagi rakyat apabila harga BBM dinaikkan?.  Pemerintah harus jujur menjelaskan kepada rakyat, apa yang terjadi bagi negara dan rakyat apabila harga BBM harus dipertahankan dan apabila harga BBM harus dinaikkan?  Selain itu, Pemerintah juga harus jujur kepada rakyat bagaimana kebijakan pengelolaan energi yang selama ini ditempuh. Sudahkan pengelolaan sumber-sumber energi sudah dikelola secara governance? Sudahkah prosedur dan mekanisme pengelolaan energi dilakukan dengan cara-cara yang benar dan adil, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan kerja sama mitra-mitra asing?

Mereka yang tidak setuju terhadap kenaikan BBM juga harus jujur dan tidak menutup mata terhadap realitas yang ada.  Apakah mempertahankan harga BBM merupakan pilihan terbaik bagi rakyat dan negara?  Siapa yang sesungguhnya paling diuntungkan dengan subsidi BBM saat ini? Siapa yang sesungguhnya paling dibela dengan mempertahankan harga BBM? dan apakah benar bahwa rakyat paling diuntungkan dengan mempertahankan harga BBM?   Mereka yang tidak setuju kenaikan BBM juga harus jujur, apakah benar tidak akan ada dampak yang lebih buruk apabila harga BBM tidak dinaikkan?  

Di tengah kondisi bangsa yang belum sepenuhnya lepas dari krisis ekonomi dan di tengah hantaman melambungnya harga minyak dunia yg begitu cepat, kita semua harus jujur dan mencari solusi bersama.

Menyikapi permasalahan di atas, maka  Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menghimbau:

1. Semua pihak, terutama tokoh-tokoh yang dianggap pemimpin, harus jujur dalam berbicara dan bertindak dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Ketidakjujuran akan semakin memperkeruh keadaan yang dapat mengakibatkan rakyat semakin sengsara.

2. Semua pihak, terutama tokoh-tokoh yang dianggap pemimpin, untuk menghindari politisasi isu kenaikan harga BBM demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
3. Semua pihak, terutama tokoh-tokoh yang dianggap pemimpin, untuk mengerahkan pikiran dan daya upaya untuk bersinergi mencari solusi terbaik menyikapi gejolak harga minyak yang cenderung mengalami kenaikan terus menerus demi kehidupan bernegara yang lebih baik.
4. Pemerintah harus segera memutuskan kebijakan naik tidaknya harga BBM untuk menghindari ketidakjelasan situasi yang dapat berakibat kekacauan di tingkat akar rumput.
5. Apabila pemerintah membuat kebijakan kenaikan BBM, maka pemerintah harus segera menggulirkan program-program pro-rakyat sebagai pengganti dicabutnya subsidi bagi rakyat. Program pro rakyat tersebut harus dapat mencakup masyarakat terbawah, penciptaan lapangan kerja sampai dengan  kemudahan masyarakat untuk bekerja dan berusaha. Selanjutnya pemerintah harus menyosialisasikan kebijakan program pro rakyat tersebut agar masyarakat mengetahui dan bisa mengkritisi serta turut mengawasi pelaksanaan program dilapangan.
6. Pemerintah harus membentuk tim independen untuk mengawasi jalannya program pro-rakyat yang digulirkan agar pelaksanaannnya tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang dicanangkan.

Beriring dengan himbauan di atas, pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai krisis yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM.  Langkah strategis yang harus dilakukan adalah;

1. Pemerintah harus merombak kebijakan energi yang terbukti telah gagal menyejahterakan rakyat. Selama ini kebijakan energi masih sarat dengan masalah dan belum ada penyelesaian masalahnya secara tuntas.  Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan energi baru yang lebih komprehensif, termasuk di dalamnya memilih orang-orang yang tepat untuk menjalankan kebijakan energi.

2. Pemerintah harus melakukan penghematan nasional, terutama penghematan energi; Merasionalisasi mobil dinas, membatasi mobil pengawal, penggunaan penerbangan kelas ekonomi dan penggunaan mobil dinas hanya untuk kepentingan dinas. Selain itu, mengharuskan pegawai pemerintah apabila menginap harus di wisma pemerintah, dan menyelenggarakan acara tidak di hotel melainkan di gedung pertemuan milik pemerintah
3. Pemerintah harus berusaha dan mendorong terciptanya terobosan energi alternatif sebagai pengganti energi fosil selama ini.  Dengan kondisi demografi dan geografi kita, maka peluang untuk mendapatkan energi alternatif sangat besar. Yang diperlukan adalah keseriusan pemerintah untuk melakukan Penganekaragaman sumber energi; hidro, panas bumi, gas, gasifikasi batubara, angin pantai, arus laut dan lain-lainnya.
4. Pemerintah harus memberantas penggunaan broker dalam sistim perdagangan minyak, gas, beras dan komiditi-komoditi lain dan menggantikan dengan sisitem perdagangan melalui e-government.
5. Pemerintah harus mereview dan melakukan negosiasi ulang dengan cara damai kontrak-kontrak dengan pihak asing maupun swasta yang menyangkut pengelolaan sumber energi yang sangat merugikan posisi negara.
6. Pemerintah dengan kondisi sosial-ekonomi akibat kenaikan harga BBM dunia harus dapat melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri apabila tidak dimungkinkan untuk melakukan moratorium.
7. Pemerintah harus lebih tegas dan lebih berani dalam melawan korupsi. Hal ini penting dilakukan agar muncul rasa keadilan di masyarakat.  Selama ini rakyat merasa menanggung  keterpurukan sementara banyak koruptor yang mereguk kemawahan dari hasil jarahan uang rakyat tanpa tersentuh oleh hukum. 

Masyarakat Transparansi Indonesia,

Hamid Chalid
Ketua Badan Pengurus     

Agung Hendarto
Direktur Ekesekutif