Skandal Akuntan: Kecelakaan atau Keserakahan?

Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia
Majalah Tempo – Kolom No. 20/XXXI/15, 21 Juli 2002

Jangan cuma diperiksa dan diadili, penjarakan mereka!” Demikian e-mail seorang pemirsa CNN menanggapi terbongkarnya skandal perusahaan telekomunikasi WorldCom, beberapa waktu lalu. Adanya sejumlah kejadian sejenis yang tengah melanda dunia bisnis (dan politik) di Amerika Serikat (AS) memaksa kita untuk berpikir keras. Di negara yang—konon—sangat menjunjung tinggi keterbukaan, mengagungkan transparansi, dan memosisikan diri sebagai kampiun good (corporate) governance, muncul serangkaian skandal yang menjungkirbalikkan persepsi publik dunia. Semakin kuatlah persepsi masyarakat dunia bahwa AS hanya omdo (omong doang) untuk negara lain. Buat negerinya sendiri, mereka menerapkan standar ganda. Begitu rendahnya kepercayaan dunia pada negeri ini, sampai-sampai pidato keras Presiden Bush di Wall Street yang meminta penjahat berkerah putih dihukum berat dan pengetatan regulasi sektor keuangan, tidak mampu memperbaiki kinerja bursa saham terkemuka di dunia itu.

Apa yang menyebabkan terjadinya deretan skandal seperti Enron, Tyco, Dynegy, WorldCom, Xerox, dan Merck? Melihat besaran angka kerugian dan tingkat “kerusakan” yang ditimbulkannya, sulit dipercaya bahwa kejadian itu merupakan kealpaan prosedur audit, apalagi kekeliruan teknis pembukuan. Sangat kuat persepsi publik bahwa skandal itu merupakan buah dari sebuah desain yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang cerdas dengan pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi, tentu dengan semangat kolusi berjamaah. Jelas, yang terlibat tidak saja akuntan, tapi juga ahli hukum, ahli keuangan, ahli teknologi informasi, bahkan ahli komunikasi publik yang mampu mengemas fakta biasa jadi persepsi yang begitu indah. Para profesional cerdas itu tergoda menggunakan kemahirannya bukan untuk kemaslahatan lingkungan, melainkan untuk memenuhi ambisi komersial pribadi, memperoleh keuntungan secara bukan saja melawan hukum, tapi juga sangat menghina kebersamaan. Singkatnya, skandal itu bukan lagi sebuah kecelakaan bisnis, melainkan salah satu perwujudan keserakahan.

Meskipun peran dan posisi profesi akuntan sangat jelas terlibat, sungguh tak adil bila kejadian-kejadian itu dipersempit menjadi skandal akuntan. Seperti disebutkan di atas, manipulasi tingkat tinggi itu mustahil terjadi tanpa dukungan—bahkan desain—dari disiplin lain. Sebuah kolusi sempurna telah terjadi hingga mampu merobek batas-batas pengendalian manajemen yang semestinya dapat mencegah berlangsungnya praktek tercela seperti itu. Umur kerahasiaan praktek ini memang mengagumkan, baru mencuat ke tengah publik setelah sekian tahun, atas dasar laporan seorang karyawan salah satu perusahaan tersebut.

Jika di Amerika Serikat saja hal-hal demikian masih terjadi, bagaimana pula di Indonesia? Jawabannya tidak mudah, terutama jika harus dihadapkan pada bukti-bukti empiris. Negeri kita ini sungguh ajaib. Berkali-kali masuk sebagai negeri terkorup di dunia, dan duduk di peringkat tinggi sebagai negara yang paling dijauhi investor, tetapi kita tidak pernah menjumpai korupsi dan pelakunya diusut tuntas.

Dalam dunia akuntansi dan audit, ada bagian yang disebut sebagai “lingkungan pengendalian manajemen”, yaitu situasi dan kondisi yang mempengaruhi kuat lemahnya sistem pengendalian manajemen. Beberapa faktor di antaranya adalah regulasi pemerintah, budaya masyarakat sekitar, praktek bisnis, dan kondisi penegakan hukum. Dalam lingkungan pengendalian yang kondusif, mereka cenderung dapat menjaga diri dari perbuatan curang, menggelapkan aset, menggelembungkan harga proyek, menyulap laba, menyuap mitra, dan seterusnya. Dalam lingkungan pengendalian yang buruk, pelaku bisnis punya peluang besar untuk mengeruk untung sebesar-besarnya, meskipun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, apalagi oleh nilai etika.

Betapapun jelasnya peran akuntan dalam merancang dan mengegolkan kejahatan ekonomi sejenis ini, seorang akuntan dalam perusahaan punya dosa paling kurang setara, karena merekalah pihak pertama yang harus mencegahnya—atas nama kode etik dan tanggung jawab profesi. Palang pintu terakhir adalah auditor independen yang dikenal dengan akuntan publik. Kita paham, nyawa akuntan publik adalah kepercayaan publik karena tugas mulianya menjaga kepentingan publik itu. Bermodal kepecayaan itulah, akuntan publik diberi “hak istimewa” untuk melakukan pengecekan (fungsi atestasi), apakah para manajer keuangan, akuntan perusahaan, auditor internal telah bekerja sesuai dengan standar dan norma yang berlaku. Atas nama kepercayaan publik pulalah mereka berhak menerima bayaran, sebagai imbalan dari independensi, obyektivitas, dan kompetensi profesionalnya. Jelas sekali, hak hidup akuntan publik harus hilang dan hak atas imbalan itu jadi haram ketika mereka kehilangan independensi, obyektivitas, apalagi profesionalismenya.

Ibarat sepak bola, akuntan publik adalah penjaga gawang yang merupakan titik pertahanan terakhir bagi ancaman atas kejahatan skandal sejenis itu. Jika gawang sering bobol, dapat dipertimbangkan bahwa profesi akuntan publik tidak lagi punya hak hidup, dan sebagai kompensasi, penjagaan gawang sepenuhnya dipercayakan kepada auditor internal bersama komite audit yang independensi dan obyektivitasnya disetarakan dengan akuntan publik, tentu melalui upaya pendidikan dan pelatihan secukupnya.

Bila begitu, jangan-jangan, pengembangan disiplin akuntan publik tak perlu repot-repot dipikirkan lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*